Kasus Kematian Siswi SMP Asahikawa, Jepang: Tuduhan Penghindaran Sengaja dari Sekolah dan Dewan Pendidikan Kota (Kōdō Tsushin)

Pada tanggal 30, Kota Asahikawa merilis hasil penyelidikan ulang terkait kasus kematian Hirose Sawaya (saat itu berusia 14 tahun), seorang siswi kelas 2 SMP yang menjadi korban perundungan di Asahikawa, Hokkaido pada tahun 2021. Komisi penyelidikan ulang tersebut menyimpulkan bahwa kematiannya merupakan bunuh diri dan mengakui hubungan sebab akibat antara kematian tersebut dengan perundungan yang dialaminya. Pihak sekolah dan Dewan Pendidikan Kota menuding bahwa mereka tidak dapat mengidentifikasi dan mencegah risiko tersebut karena sebelumnya menganggap hal itu sebagai masalah perilaku siswa pelaku, bukan sebagai perundungan. Wakil Ketua Komisi, pengacara Nomura Takeshi, menyatakan, "Dewan Pendidikan Kota secara sengaja tidak menjadikan masalah ini sebagai perundungan untuk mengakhiri kasus ini dengan cepat."

Pada September 2022, Komisi Pihak Ketiga dari Dewan Pendidikan Kota awalnya memutuskan bahwa hubungan sebab akibat antara perundungan dan kematian tersebut "tidak jelas" karena kesulitan dalam memperoleh informasi medis. Menanggapi protes dari keluarga korban, Walikota Imazu Hirosuke membentuk komisi penyelidikan ulang yang beranggotakan para ahli, termasuk kritikus pendidikan Ogi Naoki sebagai ketuanya. Komisi penyelidikan ulang ini menganalisis sekitar 4.000 postingan di media sosial Hirose yang diberikan oleh keluarganya. Berdasarkan temuan bahwa Hirose terus-menerus mengungkapkan ketakutan dan keinginan untuk mati hingga menjelang kematiannya, komisi tersebut menyimpulkan bahwa Hirose mengalami penderitaan berkepanjangan akibat perundungan dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Komisi penyelidikan ulang mengakui hubungan sebab akibat antara perundungan dan kematian tersebut, dan menilai kesalahan pihak Dewan Pendidikan Kota lebih berat. Kasus ini telah menimbulkan kegemparan besar di masyarakat Jepang dan menjadi pengingat penting untuk merefleksikan kembali kesadaran dan penanganan masalah perundungan di sekolah.