G7 Sepakat Gunakan Aset Rusia untuk Dukung Ukraina... Juga Beri Peringatan kepada China (Sankei Shinbun)

Deklarasi para pemimpin yang disahkan pada tanggal 14 lalu dalam KTT Kelompok Tujuh Negara Maju (KTT G7) berisi poin-poin yang mencerminkan kesadaran yang kuat terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan dukungan Tiongkok terhadap Rusia. Deklarasi tersebut menegaskan landasan hukum penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk mendukung Ukraina, sekaligus menyatakan sikap tegas untuk menghadapi Tiongkok yang dianggap sebagai salah satu penyebab berlarutnya perang.

Deklarasi tersebut menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan kali ini dengan memanfaatkan aset Rusia merupakan bentuk "ganti rugi" bagi Ukraina. Deklarasi tersebut juga menekankan bahwa "kewajiban hukum internasional Rusia untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada Ukraina akibat invasi adalah hal yang jelas". Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa "tidaklah tepat jika Rusia yang menentukan apakah akan memberikan kompensasi, dan kapan akan memberikannya", yang menyiratkan bahwa Ukraina dan negara-negara Barat berada pada posisi untuk menentukan kapan dan bagaimana kompensasi tersebut akan diberikan.

Ursula von der Leyen, Ketua Komisi Eropa (UE), mengemukakan mengenai penggunaan aset Rusia, "Ini adalah pesan bahwa yang membayar akibat perang agresi ini bukanlah wajib pajak Eropa, melainkan Putin (Presiden Rusia)". Di tengah munculnya "kelelahan dukungan" di negara-negara Barat, pernyataan ini tampaknya bertujuan untuk meredam ketidakpuasan publik yang menentang kelanjutan dukungan.

Selain itu, dalam deklarasi tersebut, G7 menyatakan keprihatinan atas kenyataan bahwa sanksi yang diberlakukan untuk mengurangi kemampuan Rusia dalam melanjutkan perang, khususnya larangan ekspor material yang dapat digunakan untuk produksi senjata, telah "dinonaktifkan" oleh Tiongkok. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Tiongkok mendukung industri pertahanan Rusia dan hal ini "berdampak luas pada keamanan secara signifikan". Material penting yang dipasok dari Tiongkok dan negara lain ke Rusia dikhawatirkan tidak hanya mengancam Ukraina, tetapi juga "menciptakan ancaman jangka panjang terhadap keamanan Eropa" (Pejabat Senior AS).

Lebih jauh lagi, deklarasi tersebut menyinggung sanksi terhadap lembaga keuangan Tiongkok dan lainnya yang mendukung organisasi militer Rusia. Seorang ahli politik Eropa menganalisis, "Melalui deklarasi tersebut, G7 memperingatkan Tiongkok dan negara lain bahwa kerja sama dengan Rusia akan berakibat pada penerapan sanksi."

Di sisi lain, deklarasi tersebut menyinggung perlunya kerangka kerja pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab dalam konteks penggunaan militer AI. Muncul kekhawatiran bahwa Tiongkok, yang meningkatkan tekanan militer di Selat Taiwan, dan negara lain dapat mempercepat pengembangan sistem senjata otonom mematikan (LAWS) yang memanfaatkan AI. Karena LAWS jika diimplementasikan dapat menyebabkan pengambilan keputusan penggunaan kekuatan secara instan dan berpotensi memperburuk konflik secara drastis, maka regulasi dini sangat dibutuhkan.