Perbedaan Persepsi Antara Pemerintah dan Rakyat Jepang Mengenai Kebijakan Pertahanan

Pemerintah Jepang telah berupaya mendorong perubahan besar dalam kebijakan pertahanan, termasuk memperkuat hubungan aliansi dengan Amerika Serikat dan mengakui hak untuk melakukan intervensi kolektif (hak untuk melakukan intervensi kolektif). Namun, berdasarkan hasil berbagai survei opini publik, dapat dipastikan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang cukup signifikan antara kebijakan pemerintah dan opini publik.

Pertama, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2015 dan mengakui hak untuk melakukan intervensi kolektif (hak untuk melakukan intervensi kolektif), tetapi survei opini publik pada Maret 2023 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan ini terbagi rata, dengan 49% yang menilai positif dan 48% yang menilai negatif. Revisi Dokumen Keamanan Nasional pada tahun 2022 yang memutuskan peningkatan anggaran pertahanan dan kepemilikan kemampuan serangan balik terhadap basis musuh juga menunjukkan hasil yang terbagi rata dalam survei ini, dengan 48% yang menilai positif dan 48% yang menilai negatif. Mengenai Prinsip Tiga Larangan Nuklir (San'gen no Gensoku), 49% responden menyatakan bahwa prinsip tersebut harus tetap dipatuhi di masa mendatang.

Di sisi lain, ketika ditanya mengenai kemungkinan melakukan operasi bersama dengan militer China di masa mendatang, hanya 13,3% yang menjawab ya. Dukungan terhadap pengembangan kapal induk Aegis yang dipromosikan oleh pemerintah juga rendah, hanya 26%, dan dukungan terhadap pengembangan pesawat tempur generasi berikutnya juga hanya mencapai 13%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik memiliki pandangan negatif terhadap kebijakan peningkatan kekuatan militer yang sedang gencar didorong oleh pemerintah.

Meskipun lingkungan keamanan semakin memburuk, sebagian besar publik tetap mendukung tindakan-tindakan yang bersifat defensif, seperti kerja sama dengan negara sekutu dan negara sahabat Amerika Serikat (58%), penguatan sistem pertahanan rudal (53%), dan pemanfaatan satelit (40%). Namun, sebagian besar publik menentang kebijakan pertahanan ofensif pemerintah, sehingga dapat dipastikan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang jelas antara pemerintah dan publik.

Jika melihat kesadaran publik terhadap kebijakan keamanan nasional, lebih dari setengah responden (58%) menekankan identitas Jepang sebagai "negara damai". Kebijakan saat ini yang berfokus pada "bertanggung jawab secara global melalui aliansi dengan Amerika Serikat" sangat berbeda dengan kebijakan 10 tahun yang lalu. Sebagian besar publik lebih menyukai kebijakan pertahanan tradisional, sementara pemerintah berupaya memperluas peran Jepang ke tingkat global melalui peningkatan kekuatan militer, yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Tampaknya perubahan kebijakan pertahanan yang diusung pemerintah terlalu radikal sehingga sulit diterima oleh publik.

Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang besar antara pemerintah Jepang dan publik mengenai berbagai kebijakan pertahanan utama, seperti hak untuk melakukan intervensi kolektif (hak untuk melakukan intervensi kolektif), kerja sama militer dengan Amerika Serikat, dan peningkatan kekuatan pertahanan. Dalam proses mendorong perubahan besar dalam kebijakan pertahanan, pemerintah perlu lebih memperhatikan dan berupaya meyakinkan publik.