KTT Jepang-AS dan Dampak Bidenomics - Perlunya Antisipasi Pelemahan Dolar AS dan Penguatan Yen

Pada tanggal 7 Mei 2022, media Jepang melaporkan bahwa Presiden AS Biden telah menyatakan bahwa penyebab resesi ekonomi Jepang adalah karena "Jepang menerapkan kebijakan anti-asing." Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Kabinet Lindo dalam konferensi pers menyatakan bahwa pernyataan Presiden Biden muncul dari kurangnya pemahaman terhadap kebijakan Jepang dan hal itu disesalkan. Ia juga menyatakan bahwa Jepang akan kembali menjelaskan posisi pemerintah Jepang kepada pihak AS. Pernyataan ini tampaknya terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Biden yang disebut Bidenomics.

Bidenomics bertujuan untuk mengatasi dua krisis, yaitu pandemi virus corona dan memburuknya kondisi ketenagakerjaan. Secara spesifik, Bidenomics berencana untuk menjalankan kebijakan ekspansi pengeluaran fiskal, kenaikan pajak badan usaha, kenaikan upah minimum, investasi infrastruktur, dan kebijakan Buy American (mendahulukan produk dalam negeri). Jika kebijakan-kebijakan ini dijalankan, diperkirakan defisit fiskal AS akan membengkak dan harga obligasi negara akan turun, sehingga berujung pada pelemahan dolar AS.

Profesor Carter dari Universitas Princeton mengeluarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 1,6%. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan ekspansi fiskal pemerintah Biden diprediksi akan membantu pemulihan ekonomi. Namun, jika hal ini menyebabkan pelemahan dolar AS dan penguatan yen Jepang, maka hal itu dapat menjadi beban yang cukup besar bagi perekonomian Jepang.

Faktanya, Pusat Riset Ekonomi Jepang memperkirakan bahwa dengan mempertimbangkan utang pemerintah dan suku bunga riil, nilai tukar yang tadinya 1 dolar AS = 106 yen pada periode Juli-September 2020 akan melemah drastis menjadi 1 dolar AS = 97 yen di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tren pelemahan dolar AS yang diperkirakan akan terjadi akibat Bidenomics.

Pemerintah Jepang harus bersiap menghadapi fluktuasi nilai tukar ini. Perdana Menteri Suga dalam pidato kebijakan umum pada Sidang Parlemen ke-204 mengajukan strategi pertumbuhan baru yang berpusat pada bidang "hijau" dan "digital", namun mendapat kritikan karena dinilai kurang spesifik dalam hal kebijakan. Jika terjadi penguatan yen, melemahnya daya saing eksternal tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan langkah-langkah segera untuk mengatasi hal ini.

Di sisi lain, Presiden Biden dan Perdana Menteri Kishida mengadakan pertemuan puncak pada tanggal 10 Mei dan mengonfirmasi penguatan kerja sama pertahanan kedua negara serta penguatan kerja sama dalam berbagai bidang seperti keamanan ekonomi dan luar angkasa. Keduanya juga menyatakan penentangan terhadap upaya China untuk mengubah status quo secara sepihak. Jepang tampaknya perlu mempererat kerja sama dengan pemerintahan Biden untuk mengurangi kekhawatiran terhadap Bidenomics dan meminimalkan risiko ekonomi.

Singkatnya, kebijakan ekonomi pemerintahan Biden berpotensi menyebabkan pelemahan dolar AS dan penguatan yen Jepang. Pemerintah Jepang perlu mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak negatifnya. Dengan kesepakatan penguatan kerja sama ekonomi dalam pertemuan puncak AS-Jepang, diharapkan kedua negara dapat berkoordinasi dalam merumuskan langkah-langkah penanggulangan fluktuasi nilai tukar dan lain sebagainya.