Kepulauan Senkaku (尖閣諸島) adalah pulau tak berpenghuni yang termasuk dalam Prefektur Okinawa, dan pemerintah Jepang mengklaim bahwa pulau-pulau ini secara historis dan hukum internasional tanpa keraguan merupakan wilayah Jepang. Namun, pemerintah China mulai mengklaim bahwa pulau-pulau itu adalah wilayah China sejak tahun 1970-an, ketika kemungkinan adanya cadangan minyak di sekitar Kepulauan Senkaku ditemukan.

China mengklaim kedaulatan atas dasar bahwa Kepulauan Senkaku tercantum dalam dokumen dan peta kuno, dan secara geografis dekat dengan daratan China. Namun, tidak ada bukti bahwa China menemukan pulau-pulau ini sebelum negara lain, dan hanya karena menemukan atau dekat dengan pulau-pulau tidak dapat menjadi dasar untuk mengklaim kedaulatan. Di bawah hukum internasional, untuk mendapatkan pengakuan atas klaim wilayah, perlu untuk membuktikan bahwa negara tersebut memiliki niat wilayah yang jelas dan telah menjalankan kedaulatan secara berkelanjutan dan damai.

Namun, sejauh ini China belum mampu menunjukkan bukti bahwa mereka telah menguasai Kepulauan Senkaku secara efektif. Sebaliknya, pemerintah Jepang secara tegas menentang aksi provokasi China yang terus berlanjut. Setelah pemerintah Jepang mentransfer kepemilikan hukum sipil dari tiga pulau di Kepulauan Senkaku (Uotsuri-shima, Kita-kojima, dan Minami-kojima) dari swasta ke negara pada September 2012, kapal-kapal milik Badan Keamanan Maritim China hampir setiap hari memasuki wilayah perairan perbatasan di sekitar Kepulauan Senkaku, kecuali dalam cuaca buruk. Bahkan, mereka melanggar wilayah perairan teritorial beberapa kali dalam sebulan.

Terlebih lagi, pada Januari 2021, China mengeluarkan "Hukum Penjaga Pantai", yang menetapkan kewenangan dan wewenang Badan Keamanan Maritim China. Hukum ini mengandung ketentuan yang bermasalah karena wilayah penerapannya tidak jelas dan memberikan kewenangan penggunaan senjata, yang bertentangan dengan hukum internasional. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan karena dapat merusak kepentingan sah negara-negara terkait, termasuk Jepang. Kapal penjaga pantai China terus berusaha untuk mengubah status quo secara sepihak, seperti mendekati kapal nelayan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku atau memasuki wilayah perairan teritorial dengan membawa meriam.

Pemerintah Jepang bersikukuh pada posisinya bahwa Kepulauan Senkaku adalah wilayah Jepang yang tidak dapat disangkal secara historis dan hukum internasional, dan bahwa Jepang saat ini menguasai pulau-pulau tersebut secara efektif. Oleh karena itu, menurut Jepang, tidak ada masalah kedaulatan atas Kepulauan Senkaku. Pemerintah Jepang menuntut agar kapal penjaga pantai China meninggalkan wilayah tersebut di tempat kejadian, dan mengajukan protes serius kepada pemerintah China melalui jalur diplomatik, dengan tegas menuntut agar mereka segera meninggalkan wilayah tersebut dan mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Pemerintah Jepang akan terus dengan tenang dan tegas mempertahankan hak-haknya sambil menyatakan posisinya.