Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, menurut laporan surat kabar Asahi pada tanggal 16. Setelah kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011, Jepang yang pernah mengusung kebijakan "menghilangkan nuklir" kini berbalik arah menjadi "pro-nuklir." Menurut Asahi Shimbun, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang berencana memasukkan klausul dalam revisi "Rencana Dasar Energi" yang akan diumumkan tahun ini, yang akan mengizinkan perusahaan listrik untuk membangun reaktor baru sebagai pengganti pembangkit nuklir lama yang ditutup. Pemerintah Jepang merevisi Rencana Dasar Energi setiap tiga tahun.

Media tersebut menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kawachi milik Kyushu Electric Power. Diperkirakan kemungkinan besar Kyushu Electric Power akan mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Kawachi di Prefektur Kagoshima sebagai pengganti dua reaktor di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Genkai di Prefektur Saga yang akan ditutup. Namun, Pemerintah Jepang berencana menggunakan istilah "penggantian" (建て替え) dalam revisi tersebut, bukan "pembangunan baru" untuk menggambarkan pembangunan reaktor baru. Asahi Shimbun menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk menghindari pembangkitan sentimen negatif terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Jepang untuk pertama kalinya mengalami pelelehan inti reaktor di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima akibat gempa bumi besar Tohoku pada bulan Maret 2011. Keresahan terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir meningkat akibat kebocoran radiasi dan kerusakan yang ditimbulkannya, sehingga Partai Demokrat yang saat itu berkuasa menghentikan pengoperasian semua 54 reaktor di seluruh Jepang dan mengadopsi kebijakan "menghilangkan nuklir" yang disebut "nol nuklir." Namun, suasana berubah pada akhir tahun berikutnya ketika Partai Liberal Demokrat yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe kembali berkuasa. Pada tahun 2014, kebijakan anti-nuklir sebelumnya dibatalkan dan pembangkit listrik tenaga nuklir ditetapkan sebagai sumber energi utama. Kemudian, mulai tahun 2017, Jepang secara aktif mendorong kebijakan penggunaan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir dengan memperpanjang umur operasional reaktor nuklir tua yang telah beroperasi selama 40 tahun menjadi 20 tahun lagi dan tidak memasukkan masa henti operasi dalam perhitungan umur operasional. Pada saat itu, Korea Selatan sedang menjalankan kebijakan anti-nuklir dengan menutup permanen Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Gori 1 dan menutup lebih awal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Wolsong 1.

Perdana Menteri Fumio Kishida, yang mewarisi kepemimpinan dari mantan Perdana Menteri Abe, semakin mempercepat kebijakan pro-nuklir. Pada tahun 2022, Perdana Menteri Kishida menyatakan bahwa ia akan melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang telah dihentikan sejak kecelakaan nuklir Fukushima, dengan tujuan untuk mencapai masyarakat bebas karbon. Peralihan ke kebijakan pro-nuklir dapat menimbulkan reaksi negatif di dalam negeri Jepang. Asahi Shimbun menunjuk bahwa meskipun kebijakan tersebut akan memungkinkan penambahan reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir lain sebagai syarat penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir lama, total jumlah pembangkit listrik tenaga nuklir tidak akan meningkat, tetapi dipertanyakan konsistensinya dengan kebijakan lama yang bertujuan untuk "mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga nuklir sedapat mungkin."

Perubahan haluan ini bukan hanya terjadi di Jepang. Banyak negara seperti Eropa dan Amerika Serikat telah menetapkan kebijakan untuk memperluas penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir karena meningkatnya permintaan listrik dan ketidakstabilan pasokan energi yang disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Pada bulan Mei 2022, pemerintahan Biden memutuskan untuk memberikan pinjaman sebesar US$1,5 miliar kepada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Palisades di Michigan yang telah dihentikan operasinya secara permanen. Finlandia mulai mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga nuklirnya pada bulan April tahun lalu setelah 40 tahun. Swedia telah mencabut pembatasan terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru pada bulan November tahun lalu dan sedang mempertimbangkan untuk membangun 10 reaktor nuklir baru hingga tahun 2045.